Melawan Sampah Tanpa Menunggu Negara

Oleh: Agus Ahmadi

Aksi turun membantu korban bencana sering dipuji sebagai kepedulian sosial. Namun upaya mencegah bencana justru kerap dianggap tidak menarik, bahkan diabaikan. Pengelolaan sampah adalah contoh paling nyata. Ia tidak heroik, tidak viral, dan jarang mendongkrak elektabilitas. Karena itulah ketika negara berjalan lambat, masyarakat memilih bergerak lebih dulu.

Aksi nyata pengelolaan sampah sejatinya sudah berjalan dalam berbagai bentuk. Gerakan ini tidak selalu lahir dari kebijakan besar atau proyek negara. Ia justru tumbuh dari pesantren, lembaga keagamaan, pemuda, dan komunitas lokal. Sunyi dari sorotan, tetapi nyata bekerja di tingkat akar rumput.

Di lingkungan pesantren, salah satu contoh kuat datang dari Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Dengan ribuan santri yang tinggal menetap, persoalan sampah tidak mungkin diperlakukan sebagai urusan pinggiran. Pesantren ini membangun sistem pemilahan sampah dari sumbernya, terutama di asrama dan ruang belajar.

Sampah organik dipisahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan kembali, sementara sampah anorganik dikumpulkan secara teratur agar tidak menumpuk. Santri dilibatkan langsung dalam proses ini. Kebersihan tidak diletakkan sebagai tugas petugas semata, melainkan sebagai bagian dari disiplin hidup santri.

Praktik di Nurul Jadid menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga ruang pendidikan ekologis. Lingkungan dijaga bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran nilai. Sampah dipahami sebagai konsekuensi hidup bersama yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Di luar pesantren, gerakan berbasis jamaah dan pemuda tumbuh dengan corak berbeda. Di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, PAC GP Ansor Klakah bersama UPZIS MWCNU Klakah menggagas gerakan “Sajadah: Sampah Jadi Sedekah.” Gerakan ini lahir dari kegelisahan sederhana atas menumpuknya sampah plastik di sekitar masjid dan permukiman warga.

Botol dan gelas plastik dikumpulkan melalui kotak donasi yang disebar di masjid, madrasah, dan ruang publik. Jamaah tidak diminta uang, cukup menyetorkan sampah yang biasanya dibuang. Sampah dikelola secara berkala, lalu hasilnya dialirkan kembali untuk kegiatan sosial dan penguatan ekonomi jamaah NU.

Model ini menunjukkan bahwa sedekah tidak selalu harus berupa uang. Sampah yang selama ini dipandang sebagai beban justru diubah menjadi instrumen ibadah sosial. Gerakan ini sederhana, murah, dan mudah direplikasi, tetapi efektif menumbuhkan kesadaran kolektif.

Di wilayah lain di Jawa Timur, praktik serupa juga berkembang dengan pendekatan masing-masing. Di Surabaya, bank sampah kampung dan drop box plastik mulai menempatkan sampah sebagai bagian dari sistem kota. Di Jember dan Malang, komunitas pemuda, mahasiswa, dan pesantren aktif mengedukasi 3R, membersihkan sungai, serta mendampingi bank sampah sekolah dan madrasah.

Ragam praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur sebenarnya memiliki inisiatif dan daya hidup untuk bergerak melawan sampah. Bentuknya beragam, skalanya berbeda, tetapi semangatnya sama. Tidak menunggu, langsung bergerak.

Namun pertanyaan jujur perlu diajukan. Apakah semua aksi ini cukup untuk mengatasi persoalan sampah? Jawabannya, jauh dari cukup. Bandingkan saja timbulan sampah ratusan ton per hari menurut data kabupaten kota setempat dengan kemampuan masyarakat mengelolanya secara mandiri.

Realitas lapangan justru memperlihatkan keterbatasan negara. Dinas Lingkungan Hidup sebagai representasi pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak tanpa anggaran. Para petugas bekerja profesional dan menerima gaji di atas UMR, tetapi ruang gerak kebijakan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa anggaran, tidak ada program. Tanpa program, tidak ada gerakan.

Lebih jauh, Dinas Lingkungan Hidup menekankan fungsi sebagai kepanjangan tangan kebijakan kepala daerah. Mereka menjalankan keputusan, bukan menentukan arah politik kebijakan. Dalam sistem seperti ini, mereka sulit bergerak melampaui garis yang sudah digariskan. Dan ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan.

Masalahnya, jika menengok Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Timur, hampir tidak ada daerah yang menjadikan isu pengelolaan sampah sebagai janji kampanye utama. Kalaupun disebut, porsinya kecil. Ini menandakan bahwa isu sampah dipandang tidak populis dan kurang menjual secara elektoral.

Karena itu, kita perlu bersikap realistis. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada pemerintah tanpa tekanan publik yang kuat. Isu sampah akan terus tersisih oleh agenda lain yang dianggap lebih menguntungkan secara politik.

Padahal ketika negara hadir secara serius, dampaknya bisa sistemik. Surabaya dengan kebijakan tukar sampah plastik untuk Suroboyo Bus menunjukkan perubahan perilaku warga. Banyuwangi memperkuat bank sampah desa lewat regulasi dan anggaran. Di beberapa daerah, sanksi administratif mulai diterapkan untuk membangun disiplin kolektif.

Di titik ini menjadi jelas bahwa gerakan warga dan kebijakan negara tidak bisa dipisahkan. Kesadaran publik mendorong negara bertindak, sementara kebijakan negara menjaga agar gerakan warga tidak lelah berjalan sendirian.

Saatnya bergerak melawan tumpukan sampah. Diam terhadap sampah yang terus bertambah sama saja membuka pintu terhadap bencana lingkungan. Banjir, penyakit, krisis air, dan rusaknya ruang hidup. Bergerak hari ini bukanlah sekadar pilihan moral, melainkan sudah kebutuhan bersama untuk menyelamatkan masa depan.

Penulis adalah Ketua PAC GP Ansor Klakah