Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah bersikap proporsional dalam menghadapi fenomena Front Pembela Islam (FPI). Tindakan tegas tetap harus dilakukan, bila memang FPI melanggar hukum, begitu juga sebaliknya.
“Pemerintah harus mengambil tindakan sebatas pelanggaran hukumnya. Tidak lebih dari itu. Harus proporsinal. Jangan digencet habis yang justru akan memunculkan permusuhan tak berujung,” kata Ketua PW GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi, Sabtu (21/11/2020).
Syafik mengatakan, umat Islam memang tidak satu pandangan dalam menyikapi pemerintahan. Tetapi mayoritas, termasuk NU dan Muhammadiyah punya pedoman sama, bahwa pemerintahan yang sah tidak diganggu, dijegal di tengah jalan.
“Jadi, kalau FPI berpandangan lain, itu bukan pendapat islam mayoritas. Kalau melanggar hukum, pemerintah harus mengambil tindakan. Kita dukung. Tapi, jangan sampai mendiskreditkan umat Islam,” ujar pria yang akrab disapa Gus Syafik ini.
Menurut Syafik, FPI merupakan bagian dari anak bangsa yang harus disadarkan, supaya mereka memiliki komitmen kebangsaan sama seperti ormas lain. “Ini bukan hanya FPI. Artinya, seluruh gerakan yang menentang pemerintah kita sadarkan kembali,” ujarnya.
Syafik mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi. Maka, seharusnya semua elemen bersatu, bahu membahu membantu pemerintah memulihkan kondisi ini.
Diketahui, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengancam pembubaran FPI pimpinan Habi Rizieq Shihab (HRS). Ancaman tersebut dipicu kegiatan HRS dan ribuan pendukungnya tanpa protokol kesehatan.
Tak hanya itu mereka juga menggaungkan gerakan Revolusi Akhlak sebagai pengganti Revolusi Mental Presiden Jokowi.
Sumber: https://jatim.inews.id/berita/pangdam-jaya-usul-pembubaran-fpi-gp-ansor-proporsional-jangan-digencet-habis
