Surabaya – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang gencar dibentuk di berbagai daerah mendapat sorotan dari PW GP Ansor Jawa Timur. Hal tersebut berangkat dari keprihatinan atas kinerja TPAKD yang dinilai hanya bersifat seremonial tanpa gerakan nyata.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur Zulkarnain Mahmud melalui keterangan langsungnya di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Selasa (04/03/2023).
Saat ini menurut data yang dihimpun tim PW GP Ansor Jatim share kredit UMKM masih rendah, yakni sebesar 18 persen. Terbatasnya akses pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat pengembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas.
“Angka share kredit masih 18% untuk UMKM, sangat rendah sekali. Padahal tujuan utama lahirnya TPAKD adalah untuk memperluas akses keuangan masyarakat khususnya UMKM. Paradoks, disaat gencarnya narasi pemerintah untuk bangkitkan UMKM pasca pandemi tapi melihat data masih sangat rendah akses keuangan dari UMKM kita” Terang Zulkarnain.
Sementara untuk Jawa Timur, Zulkarnain Mahmud menyebut angka kredit share UMKM juga masih rendah sekitar 38,5 % dengan breakdown data hanya sekitar 12% untuk sektor pengolahan dan sekitar 16% untuk pertanian.
“Artinya masih jauh dari langkah nyata menghidupkan UMKM sebagai sektor strategis ekonomi kerakyatan, dan jika dibreakdown maka angka itu jelas belum berpihak pada penguatan manufaktur UMKM dan sektor pangan kita. Itulah mengapa saya sebut TPAKD ini hanya bunyi-bunyian saja” Tandas kader Ansor yang kini sedang mengambil studi Magister Agribisnis tersebut.
Terlebih melihat angka PHK yang mengkhawatirkan dan terus naik seiring dengan situasi geopolitik global, maka sektor UMKM diharapkan mampu menjadi penyelamat ekonomi kerakyatan. Maka diperlukan langkah nyata dengan sinergi lintas sektor untuk mendorong perluasan akses keuangan masyarakat.
“Ketidakpastian ekonomi global ditengah geopolitik internasional yang terus memanas membuat kita semua harus serius memperhatikan UMKM, UMKM sebagai benteng pertahanan nasional dari Inflasi harus dikuatkan dengan peningkatan akses keuangan yang baik” Ungkap Zulkarnain.
Point selanjutnya yang menjadi catatan PW GP Ansor Jawa Timur terkait kinerja TPAKD adalah tentang bagaimana edukasi literasi keuangan untuk masyarakat. Indeks Literasi keuangan disebut masih jauh dibawah indeks inklusi keuangan.
“Indeks Literasi keuangan masyarakat indonesia harus terus ditingkatkan karena masih berada di angka 49,68 % sangat jauh dengan indeks inklusi keuangan kita yang berada di angka 85,10%. Ini artinya Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya” Lanjutnya.
“Kalau gerakan TPAKD masih seremonial dan saya sebut sekedar bunyi-bunyian maka kasihan UMKM kita, perlu langkah bersama agar akses keuangan masyarakat khususnya UMKM menjadi signifikan dengan nilai manfaat yang lebih besar, dan penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai pondasi percepatan akses keuangan” Pungkasnya.
