Temuan PPATK Soal Aliran Dana Bansos ke Terorisme Disoroti Densus 99 Satkornas Banser

Surabaya, Ansor Jatim – Satkornas Banser menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas dugaan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) yang disalahgunakan untuk mendanai aksi terorisme.

Kasus ini diatensi oleh Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, dan Wakadensus 99 Sofyan Ardiansyah. Mereka menilai laporan tersebut harus diusut tuntas demi menjaga integritas program bansos serta mencegah potensi ancaman keamanan nasional.

Wakadensus 99 Satkornas Banser, Sofyan Ardiansyah, mengatakan setidaknya ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi temuan PPATK.

“Saya menegaskan statement Kadensus sudah sangat jelas atas permasalahan yang sedang ramai dibahas ditengah ingar bingar isu global dan nasional, kita harus sadar bahwa gerakan bawah tanah terorisme di Indonesia masih ada,” katanya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) telah bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam menyalurkan bansos.

“Kita harus objektif dan fair terhadap pemerintah,” sambungnya.

Kata Sofyan Kemensos telah melaksanakan program sesuai aturan tidak ada yang salah dari bansos yang disalurkan secara administratif karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu ada ketentuannya dan tidak sembarangan.

Sofyan mengatakan pentingnya evaluasi bukan hanya dari aspek ketepatan sasaran tetapi ketepatan dari bantuan tersebut.

“Ini yang sering tidak maksimal di lapangan maka perlu tanggung jawab lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi sesat yang menyudutkan pemerintah, seolah-olah terlibat dalam aksi terorisme hanya karena ada penyalahgunaan di lapangan.

“Jangan sampai muncul bola liar bahwa gara-gara bansos terorisme tumbuh di Indonesia. Itu logika yang keliru dan berbahaya. Perlu diluruskan,” tegasnya.

Pihaknya mendorong penguatan sinergi lintas lembaga melalui forum seperti Rapat Koordinasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar profiling terhadap penerima bansos semakin akurat.

“Saya yakin lembaga seperti BNPT, BIN, BAIS, dan Polri memiliki data valid terkait jaringan terorisme, termasuk sel tidur dan pendanaannya. Jika Kemensos bisa berkolaborasi dengan mereka, maka penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran dan tepat guna,” jelasnya.

Dirinya menegaskan komitmen Banser untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

“Dalam kesadaran sebagai anak bangsa diminta atau tidak kami tetap berupaya memberikan sistem peringatan dini dan deteksi awal terhadap berbagai potensi ancaman. Semua ini demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)