Pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga BBM, tepat pada hari sabtu (3/9), Presiden Jokowi secara langsung mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang pasti akan berdampak secara langsung pada inflasi.
Kebijakan kenaikan BBM yang diambil Jokowi tentu bersifat taktis dan jangka pendek, soal anggaran subsidi. Pemerintah sebaiknya segera ambil kebijakan strategis/jangka panjang untuk menyelesaikan problem klasik permasalahan migas di Republik ini yang tak kunjung rampung.
Salah satunya dengan kebijakan dan alokasi anggaran untuk Pembangunan Kilang Minyak Baru, Penambahan Kapasitas Kilang Minyak Lama, dan Perbaikan Kualitas Kilang Minyak Lama.
Jika Pemerintah berani melakukan eksekusi kebijakan tersebut maka dampaknya luar biasa. Pertama, kita bisa memaksimalkan pengolahan minyak mentah di dalam negeri. Kalaupun tetap melakukan kebijakan ekspor berupa minyak jadi, bukan lagi minyak mentah.
Kedua, impor bisa berupa minyak mentah namun harus diolah di kilang dalam negeri, bukan lagi impor minyak jadi. Kedua dampak tersebut, berkorelasi langsung terhadap penurunan harga keekonomian BBM, dengan harga jual tetap, maka besaran subsidi dipastikan turun.
Ketiga, adalah dampak ikutannya. Produktifitas dalam negeri akan meningkat, membuka lapangan kerja baru, penerimaan pajak negara meningkat. Mirip dengan kebijakan Pak Jokowi yang melarang ekspor nikel, akhirnya industri pengolahan nikel dalam negeri tumbuh (investor berdatangan).
Sedikit menoleh ke belakang, sejak tahun 1997, Indonesia belum pernah membangun kilang minyak baru. Kilang minyak saat ini tersebar di tujuh lokasi, yakni Dumai, Plaju (Sumsel), Cilacap, Balikpapan, Balongan (Jabar), dan Kasim (Papua Barat) dengan kapasitas total 1.031 Milion Barel Steam per Day (MMSD).
Kebijakan strategis soal minyak, pernah dilakukan Gus Dur saat berkuasa, dengan membeli Kapal Tanker VLCC, agar terjadi efisiensi transportasi untuk kegiatan ekspor dan impor minyak, yang juga berujung pada penurunan harga keekonomian BBM. Namun kapal VLCC tersebut, akhirnya dijual lagi pada periode pemerintahan selanjutnya.
Untuk itu sebagai langkah partisipatif publik dan dengan mempertimbangkan hasil kajian strategis Bidang Energi dan SDA PW GP Ansor Jawa Timur maka PW GP Ansor Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan strategis dalam dunia migas diantaranya dengan melakukan pembangunan kilang minyak baru di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Madura.
Penulis : Junaidi
(Wakil Sekretaris Bidang Energi dan SDA PW GP Ansor Jatim / Mahasiswa Magister Inovasi Sistem dan Teknologi – Energi Terbarukan ITS Surabaya)
