Turun Ke Jawa Timur, PP GP Ansor Rapikan Barisan Dalam Satu Komando dan Penataan Organisasi Dengan Sistem E-Akreditasi

Surabaya – Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor memberikan instruksi dan arahan langsung kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang GP Ansor Jawa Timur.

Hadir langsung dari Pimpinan Pusat GP Ansor dalam agenda bertajuk Halal Bihalal dan Konsolidasi Organisasi PW GP Ansor Jawa Timur yang bertempat di Hall Room Lantai 3 Kantor PW GP Ansor Jawa Timur, Minggu (21/05/2023) adalah :
1. Zainal Abidin, Wakil Ketua PP, Ketua Korwil Jatim
2. Abdul Hakam Aqso, Wakil Ketua PP
3. Gus Rifqi, Wakil Sekjen PP
4. Gus H. Abid Umar, Wakil Sekjen PP, Sekretaris Korwil Jatim
5. Rustam Hatala, Wakil Sekjen.

Ketua Korwil Jawa Timur Zainal Abidin yang hadir langsung memberikan arahan dan membuka acara menyampaikan Ada tiga hal pokok yang menjadi arahan dan instruksi Pimpinan Pusat kepada seluruh Tingkatan Jajaran GP Ansor di Jawa Timur.

Pertama, Pimpinan Pusat GP Ansor Jawa Timur menegaskan kepada seluruh jajaran kader Ansor untuk Satu Komando – Satu Barisan dibawah Pimpinan Pusat GP Ansor.

“Sesuai Mars GP Ansor yaitu Ansor Maju Satu Barisan bahwa ini adalah organisasi Satu Barisan dan satu komando dibawah Ketua Umum. Seluruh Jajaran di semua tingkatan harus berjalan sesuai instruksi pimpinan dalam satu komando” Tegas Zainal Abidin.

Kedua, dalam tahun politik Pimpinan Pusat memberikan peringatan keras kepada seluruh kader untuk tidak menggunakan organisasi GP Ansor sebagai alat Politik.

“Politik bagi kader Ansor bukan sesuatu yang dilarang tapi harus dilandasi dengan aturan organisasi, jadi tidak boleh dilakukan seenak sendiri oleh kader. Boleh berpolitik secara pribadi tanpa menyeret dan membawa nama besar organisasi” Terang Zainal Abidin.

Zainal Abidin juga menambahkan bahwa bentuk nyata dari konsolidasi gerakan dalam tahun politik adalah kewenangan dalam menyampaikan isu dan gagasan dalam domain kewenangan pengurus sesuai level tingkatan masing-masing.

“Aturan berorganisasi kita harus rapi dan tertib sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing level kepengurusan. Pimpinan wilayah dan pimpinan cabang tidak usah ikut isu nasional atapun pilpres misalnya karena itu domain pimpinan pusat. Masih banyak isu lokal di wilayah atau cabang masing-masing yang perlu disikapi oleh PW maupun PC. Sehingga tidak terjadi overlap gerakan” Tandasnya.

Ketiga, Pimpinan Pusat memberikan arahan terkait dengan sistem administrasi digital dalam format Ansor Satu Data. Hal tersebut untuk menata administrasi dan akreditasi di seluruh pimpinan cabang.

“Seluruh pimpinan wilayah dan cabang nantinya akan dilakukan penilaian berbasis sistem administrasi dan akreditasi digital. Hal ini sebagai langkah nyata membangun organisasi profesional dan adaptif dengan perkembangan dunia digital” Pungkasnya.